PESTA SEPI DEMOKRASI ALA SUMATERA BARAT

(image:padangmedia.com)

Hanya dalam hitungan hari, Sumatera Barat akan menghadapi pemilihan Gubernur periode 2016-2021. Untuk kaliber pemilihan Gubernur (Pilgub), pesta demokrasi kali ini tergolong sepi, bahkan sangat sepi. Masalahnya, ini bukanlah sebuah pesta resepsi pernikahan yang tidak ada pengaruhnya mau sepi atau ramai, karena bagaimanapun kondisinya baik sepi atau ramai tidak akan berpengaruh kepada sah atau  tidak sahnya akad nikah si mempelai. Tapi ini adalah sebuah pesta demokrasi ! Satu-satunya pesta yang memberikan masyarakat Sumatera Barat hak untuk memilih Gubernurnya, dan ini terjadi hanya satu kali dalam lima tahun.

Untuk sebuah pesta yang dilakukan sekali dalam lima tahun, sudah sepatutnya pesta yang diselenggarakan itu meriah dan gegap gempita. Jika kita boleh berkaca pada hajatan Piala Dunia ataupun Olimpiade yang dilakukan sekali dalam 4 tahun, kita berhak merasa miris untuk sebuah pesta demokrasi yang menyangkut hak-hak azazi masyarakat justru diselenggarakan ala kadarnya.

Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab kurang meriahnya pesta demokrasi Pilgub Sumbar 2016-2021 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 nanti. Bisa saja dana yang tidak memadai sehingga menyulitkan KPU sebagai penyelenggara Pilgub untuk mensosialisasikan pesta demokrasi tertinggi di Sumatera Barat ini. Bisa juga kesadaran politik masyarakat yang masih sangat rendah dan di bawah rata-rata, atau bagi penganut paham teori konspirasi bisa saja mengatakan bahwa situasi yang seperti dijelaskan di atas memang sudah “dikondisikan” atau atas permintaan.

Namun yang jelas, apapun yang menjadi penyebab sepinya pesta Pilgub Sumbar 2016-2021 kali ini cukup disayangkan. Tidak hanya untuk di Sumatera Barat. Akan sangat miris jika Pilgub di daerah mana saja justru sepi dan tidak mempunyai gezah sama sekali. Karena itulah ajang dimana masyarakat menitipkan cita-citanya melalui pemimpin yang akan mereka pilih di saat pemilihan dilaksanakan. Tidak sedikit masyarakat di Kota Padang yang justru tidak mengetahui mengenai pemilihan Gubernur yang akan dilaksanakan lebih kurang satu bulan lagi saja. Tidak hanya di pinggiran kota Padang, bahkan masyarakat yang sehari-harinya berkerja di pusat kota pun juga tidak sedikit yang buta mengenai Pilgub kali ini.

Jika kondisi di Kota Padang ini kita jadikan barometer, maka bukan tidak mungkin kondisi yang lebih parah ditemui kabupaten/kota yang lebih jauh dari pusat pemerintahan propinsi. Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka sekali lagi kita Sumatera Barat akan menemui anti kllimaks dari demokrasi langsung yang sangat diagung-agungkan ini, kenapa ? Karena tingkat partisipasi pemilih sekali lagi hanya akan berkisar di angka 50% saja. Namun kali ini bukan saja karena banyaknya masyarakat memilih golput, namun juga karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Pilgub kali ini, yang berarti merupakan kegagalan bagi seluruh ornamen penyelenggara pesta demokrasi di Sumatera Barat.

Kondisi seperti ini sebenarnya bisa diminimalisir jika baik KPU ataupun Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Kota masing-masing memilliki komitmen untuk memeriahkan pesta demokrasi sekali lima tahun ini. Khusus di Kota Padang misalnya, Kantor KPU yang tidak berada di jalan utama juga tidak bisa memberikan informasi yang maksimal kepada masyarakat, selain itu, hampir tidak ada kantor pemerintah di Kota Padang yang memberikan informasi mengenai Pilgub Sumbar kali ini. Kenapa ? Bukankah ini agenda pemerintah ? Bukankah ini salah satu proses suksesi kepemimpinan baik dari segi politik maupun dari segi pemerintahan ? Lalu kenapa tidak sama-sama mensukseskan dan memeriahkannya ? Namun yang jelas situasi ini, akan menjadi topik yang menarik bagi orang-orang penggila teori konspirasi. Wassalam...